KEDUDUKAN DAN TUPOKSI ( Tugas dan Fungsi )

Kepala Dinas Kedudukan :

Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas.

Kepala Dinas TUPOKSI  :

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perdagangan;

b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;

c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;

d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha dan kemitraan perdagangan;

e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat;

f. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perdagangan;

g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang     perdagangan;

h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;

i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;

k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;

l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;

n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

 

Sekretaris Dinas Kedudukan :

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris.

 Sekretaris Dinas Tupoksi :

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;

b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;

c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;

d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;

e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;

h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;

i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;

. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;

k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;

l. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;

m. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

n. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;

o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;

p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

 

 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian :

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;

d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;

e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;

f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;

h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada subbagian umum dan kepegawaian;

j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;

k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;

l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;

m. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

 

2.  Subbagian Keuangan :

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;

c. penatausahaan keuangan Dinas;

d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;

e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;

f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;

g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

h. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;

i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;

j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

3. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan :

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;

d. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;

e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;

f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

BIMUS

Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan

a. pengordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;

b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait bimbingan usaha promosi dan kemitraan perdagangan;

c. pengordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;

d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bimbingan usaha dan promosi perdagangan;

e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;

f. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha perdagangan;

g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;

h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;

i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;

j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;

k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

1. Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan :

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait bimbingan usaha dan promosi perdagangan;

c. pelaksanaan bimbingan usaha perdagangan dalam rangka pemberdayaan ekonomi;

d. pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan Daerah;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Daerah;

f. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha perdagangan;

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;

h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;

i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;

j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

2. Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kemitraan dan pengembangan perdagangan;

c. pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;

d. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk unggulan Daerah melalui kemitraan perdagangan;

e. pelaksanaan pengembangan sarana distribusi perdagangan;

f. pelaksanaan pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;

h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;

i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;

j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

Bidang Pasar Rakyat

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pasar Rakyat;

b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan pasar rakyat;

c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pasar Rakyat;

d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat;

e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar rakyat;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pembinaan dan penataan pedagang;

g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Pasar Rakyat;

h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pasar Rakyat;

i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pasar Rakyat;

j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pasar Rakyat;

k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pasar Rakyat; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

1. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sarana dan prasarana pasar;

c. pelaksanaan pembinaan penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;

d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat;

e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;

f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;

h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

2. Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar;

c. pelaksanaan pembinaan kebersihan dan keamanan sarana distribusi perdagangan;

d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan dan keamanan pasar rakyat;

e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;

f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;

h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

3. Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan penataan pasar;

c. pelaksanaan pembinaan dan penataan pasar;

d. pelaksanaan pemberdayaan pengelola pasar;

e. penyiapan bahan kebijakan teknis dan target pendapatan pasar;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan pasar;

g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pasar;

h. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pedagang pasar;

i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasipada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;

j. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;

k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, pengembangan inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;

l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;

b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan dan pengendalian perdagangan;

c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;

d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian perdagangan;

e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketersediaan dan pengendalian harga;

f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;

g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;

h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;

i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;

j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

1. Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan perdagangan;

c. pelaksanaan pengawasan perdagangan;

 d. pelaksanaan pengawasan sarana distribusi perdagangan;

e. pelaksanaan pengawasan peredaran produk usaha perdagangan dan bahan berbahaya;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;

h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;

i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

2. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait ketersediaan dan pengendalian harga;

c. pelaksanaan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;

d. pelaksanaan pengendalian ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;

e. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;

f. pelaksanaan pengendalian inflasi Daerah di bidang perdagangan;

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;

h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;

i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;

j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

 

Kepala UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang penyelenggaraan pemungutan retribusi wilayah I yang meliputi:

a. Pasar Beringharjo Timur;

b. Pasar Kranggan;

c. Pasar Pingit;

d. Pasar Karangwaru;

e. Pasar Serangan;

f. Pasar Suryobrantan;

g. Pasar Senen;

h. Pasar Pathuk;

i. Pasar Klitikan Pakuncen;

j. Pasar Terban;

k. Pasar Lempuyangan;

l. Pasar Sanggrahan;

m. Pasar Semaki;

n. Pasar Demangan; dan

o. Pasar Talok.

Kepala UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;

b. perumusan petunjuk teknis terkait pemungutan retribusi wilayah I;

c. pelaksanaan pengelolaan retribusi wilayah I;

d. pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi wilayah I;

e. pelaksanaan operasional pemungutan retribusi wilayah I;

f. pelaksanaan operasional penagihan tunggakan dan kurang bayar retribusi wilayah I;

g. pelaksanaan penerbitan surat teguran dan surat peringatan;

h. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi retribusi wilayah

I; i. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;

j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;

k. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;

l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;

m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;

n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.